TEKS TIDAK DALAM FORMAT ASLI

 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang   :   a.   bahwa kawasan dan bangunan cagar budaya yang berada di Kota Bandung yang memiliki nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terutama bangunan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang memberikan ciri dan identitas peradaban perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian;

b.    bahwa perkembangan Kota Bandung dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan kawasan dan bangunan cagar budaya sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, perlu dilakukan pengaturan melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat     :   1.   Undang-Undang   Nomor  16   Tahun   1950   tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);

2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

                        5.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

                        6.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44389);

                        7.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844);

                        8.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

                        9.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

                        11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

                        12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

                        13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);

                        14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 03 Seri D);

                        15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1998 Nomor 07 Seri D);

                        16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006  (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

                        17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 07);

                        18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

                        19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

                        20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam  Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.      Daerah adalah Kota Bandung.

2.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3.      Walikota adalah Walikota Bandung.

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5.      Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.

6.      Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Walikota.

7.      Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan cagar budaya yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah kelembagaan independen yang bertugas memberi pertimbangan, usul, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

8.      Kawasan adalah ruang kota dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang batas dan sistemnya ditentukan  berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

9.      Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

10.    Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

11.    Pengelolaan Cagar Budaya adalah segenap proses perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik.

12.    Perlindungan adalah segala upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemusnahan bagi nilai manfaat atau keutuhan bangunan cagar budaya.

13.    Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang usia kawasan dan/atau bangunan cagar budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan.

 

14.    Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan faktor manusia maupun alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.

 

15.    Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya.

 

16.    Pemintakatan adalah upaya penetapan batas-batas kawasan atau bangunan cagar budaya sesuai peruntukannya menjadi mintakat inti, penyangga dan pengembangan.

 

17.    Pemugaran adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan preservasi, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.

 

18.    Revitalisasi adalah upaya memberdayakan situasi dan kondisi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk berbagai fungsi yang mendukung pelestariannya.

 

19.    Restorasi atau rehabilitasi adalah pelestarian suatu kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dengan cara mengembalikan bentuknya ke keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.

 

20.    Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi kesejarahan yang diketahui.

 

21.    Adaptasi adalah mengubah kawasan dan/atau bangunan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut perubahan drastis.

 

22.    Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.

23.    Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

24.    Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.   mempertahankan keaslian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b.  memulihkan keaslian kawasan dan/atau bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

c.   melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;

d.  mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.

Pasal 3

Sasaran pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya adalah :

a.   meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian,  perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

b.  memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam  Peraturan Daerah ini meliputi :

a.   penentuan kriteria serta penggolongan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

b.  pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

c.   pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

(1)     Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya di Bandung berwenang :

a.   menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli;

b.   menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan;

c.   menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya;

d.   mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya;

e.   mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

f.    menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

g.   menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap kawasan dan/atau bangunan yang diduga sebagai kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

h.   menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan kawasan dan/atau  bangunan yang diduga sebagai kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

i.    menetapkan kawasan dan bangunan sebagai kawasan dan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria kawasan dan bangunan cagar budaya;

j.    melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan bangunan cagar budaya;

k.   melakukan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya;

l.    mengatur perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

m.  memberikan izin kegiatan pemugaran atau demolisi dalam rangka pemugaran atau demolisi terhadap kawasan atau bangunan cagar budaya yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;

n.   melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(2)     Dalam pelaksanaan sebagaian kewenangan sebagaimana dimasud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk kecuali izin kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran.

(3)     Jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

 

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya berkewajiban :

a.   mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

b.   menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

c.   menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

d.   mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

e.   menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

f.    melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya kepada masyarakat;

g.   mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; 

h.   memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan Minimal.

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

a.   menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

b.  memperoleh informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

c.   berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Pasal 9

(1)     Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memelihara kelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(2)     Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)     Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.

(2)     Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 11

(1)     Untuk peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, Walikota dapat membentuk Tim.

 

(2)     Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

(3)     Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a.   memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

b.  melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;

c.   menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada Bangunan Cagar Budaya; dan

d.  melakukan inventarisasi bangunan yang diduga Bangunan cagar Budaya

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1)     Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang anggota

(2)     Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.

(3)     Ketua dan Sekretaris Tim dipilih dari dan oleh anggota.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 14

Tata Kerja Tim lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 15

(1)     Anggota Tim terdiri atas unsur:

a.   1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;

b.   1 (satu) orang dari unsur akademisi;

c.   1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;

d.   1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan

e.   1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.

(2)     Keanggotaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi criteria minimal :

a.   memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;

b.   menguasai dan memahami lingkup kawasan dan bangunan cagar budaya;

c.   memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;

d.   memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

(3)     Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 16

(1)     Masa bakti Tim adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

(2)     Keanggotaan Tim terhitung sejak tanggal pelantikan.

 

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 17

Pemberhentian keanggotaan Tim dilakukan karena :

a.   meninggal dunia;

b.  masa berlaku jabatan sebagai anggota sudah habis;

c.   mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

d.  melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

e.   tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tim;

 

 

BAB VII

KRITERIA, PENGGOLONGAN, PELESTARIAN,  DAN PEMUGARAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 18

(1)     Penentuan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria :

a.   nilai sejarah;

b.   nilai arsitektur;

c.   nilai ilmu pengetahuan;

d.   nilai sosial budaya;

e.   umur.

(2)     Urutan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.

(3)     Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dengan tolok ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

 

Bagian Kedua

Penggolongan

Pasal 19

(1)     Penentuan penggolongan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan ketentuan berdasarkan pendekatan teknis, sosio kultural, yuridis, dan ekonomi.

(2)     Kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tanpa penggolongan.

(3)     Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bangunan cagar budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu bangunan cagar budaya Golongan A (Utama), Golongan B (Madya), Golongan C (Pratama).

(4)     Bangunan cagar budaya Golongan A (Utama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 (empat) criteria.

(5)     Bangunan cagar budaya Golongan B (Madya) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 (tiga) criteria.

(6)     Bangunan cagar budaya Golongan C (Pratama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 (dua) criteria.

Pasal 20

(1)     Kawasan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tercantum dalam Lampiran.

(2)     Penetapan Kawasan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan B dan Golongan C ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota setelah terlebih dahulu dilakukan Penelitian dan Pendaftaran.

 

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pelestarian

Pasal 21

(1)     Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2)     Pengendalian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus sesuai dengan rencana kota, dan sebaliknya rencana kota harus menunjang pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(3)     Pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bagian Keempat

Pemugaran

Pasal 22

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;

b.  apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;

c.   pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada;

d.  dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya;

e.   di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.

Pasal 23

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.   bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;

b.  perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;

c.   dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;

d.  di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama.

Pasal 24

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.   perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;

b.  detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;

c.   penambahan bangunan dalam perpetakan atau persil dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan;

d.  fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

Pasal 25

(1)   Pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus direncanakan dan dirancang oleh arsitek pemegang Surat Izin Bekerja Perencana yang diterbitkan dengan dasar Sertifikat Keahlian (SKA) minimal kategori madya.

(2)   Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk luas tanah 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baru bisa diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

BAB VIII

INVENTARISASI

Pasal 26

(1)     Tim bertugas melakukan review terhadap inventarisasi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang memenuhi kriteria tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(2)     Evaluasi terhadap hasil inventarisasi dilakukan secara periodik setahun sekali.

(3)     Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA KAWASAN DAN/ATAU

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 27

(1)     Penetapan kawasan dan/atau bangunan sebagai kawasan dan/atau bangunan cagar budaya didasarkan pada kriteria dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

(2)     Penetapan kawasan dan/atau bangunan menjadi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya melalui pertimbangan dari Tim.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

(4)     Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang penetapan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemilik kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dimaksud.

Pasal 28

(1)     Setiap orang yang memiliki, menghuni atau mengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memasang tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum.

(2)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 29

(1)     Setiap kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memiliki fungsi sosial.

(2)     Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

Pasal 30

(1)     Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dapat dimiliki oleh setiap orang.

(2)     Pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

(3)     Pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada orang lain, tidak dapat mengubah penggolongan kawasan maupun bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 31

(1)     Setiap orang wajib melakukan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(2)     Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan.

(3)     Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perudangan-undangan.

 

BAB XI

PERLINDUNGAN, PEMBONGKARAN DAN PEMUGARAN

Pasal 32

(1)     Setiap orang wajib melindungi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(2)     Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada penggolongan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 33

Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran, terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya harus mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 34

(1)     Setiap orang dapat melakukan pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(2)     Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada penggolongan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan.

(3)     Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin memugar dari Walikota.

BAB XII

PEMULIHAN

Pasal 35

(1)     Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.

(2)     Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan kawasan dan/atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri.

(3)     Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(4)     Bangunan cagar budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 36

(1)     Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)     Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(3)     Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat meminta pertimbangan Tim.

BAB XIV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

(1)     Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)     Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(3)     Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun komersial.

(4)     Untuk memperoleh izin pemanfaatan yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Walikota disertai dengan kerangka acuan dan/atau rencana pemanfaatan kawasan maupun bangunan cagar budaya.

(5)     Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, dan/atau rencana pemanfaatan, Walikota dapat memberikan izin pemanfaatan kawasan  maupun bangunan cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim.

 

Pasal 38

(1)     Pengembangan suatu lahan yang berada dalam kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bangunan baru atau penambahan bangunan baru, dapat pula merupakan penggabungan beberapa bangunan menjadi satu, namun harus tetap serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, maupun nilai arsitekturnya.

(3)     Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 39

(1)     Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dimaksud.

(2)     Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat sebagai warga kota teladan dalam hal pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

(3)     Pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pengelolaan kawasan/bangunan Cagar Budaya sebagaimana simaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sember lain yang sah dan tidak mengikat.

 

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Teguran

Pasal 4  1

(1)     Walikota berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.

(2)     Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :

a.   ketentuan hukum yang dilanggar;

b.   uraian fakta  yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;

c.   hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar;

d.   tindakan pemerintah daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan

e.   hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran.

(3)     Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 42

Walikota berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 apabila :

a.   keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/atau lingkungan (force majeur); dan/atau

b.   pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.

 

Paragraf 2

Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

Pasal 43

(1)     Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila :

a.   pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau

b.   menyalahi izin.

(2)     Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud padal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan  Penghentian.

(3)     Keputusan Penghentian kegiatan pemanfaatan dikeluarkan oleh  Walikota.

(4)     Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.

(5)     Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan.

 

Paragraf 3

Penghentian Kegiatan Pembongkaran dan/atau Pemugaran

Pasal 44

(1)     Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila :

a.   pemugaran dan/atau pembongkaran bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau

b.   belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar.

(2)     Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan  Penghentian.

(3)     Keputusan Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran bangunan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(4)     Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pembongkaran dan/atau pemugarannya dilakukan penyegelan.

 

Paragraf 4

Pencabutan  Izin

Pasal 45

(1)     Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2)     Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas :

a.   alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;

b.   uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;

c.   akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Perbuatan pidana terhadap  penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1)   Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah kota Bandung ini maka semua ketentuan lain yang menyangkut tindakan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya serta rencana pembangunan dalam kawasan cagar budaya atau dalam kawasan yang mempunyai dampak terhadap kawasan cagar budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)   Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

 

 

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

               TTD,

 

       DADA ROSADA

 

 

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 

                     EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 19

 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

                                         NOMOR : 19

                                         TANGGAL : 7 Agustus 2009

DAFTAR KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DI KOTA BANDUNG

NO.

KAWASAN

NAMA BANGUNAN

ALAMAT

KAWASAN I (Kawasan Pusat Kota)

1

1

1

BMC (Bandoengsche Melk Centrale)

Jl. Aceh No.30

2

2

1

PPLP (ex KONI)

Jl. Aceh No.47-49

3

3

1

Gedung Pensil (Asuransi Dana Reksa)

Jl. Ahmad Yani/Gatot Subroto No.1

4

4

1

Kantor Pos Besar

Jl. Asia-Afrika No.49

5

5

1

Gedung PLN

Jl. Asia-Afrika No.63

6

6

1

Gedung Merdeka/ Museum Konferensi AA.

Jl. Asia-Afrika No.65

7

7

1

Hotel Preanger

Jl. Asia-Afrika No.81

8

8

1

Kompleks Ex. Wisma Suka

Jl. Asia-Afrika No.104-106-108-110

9

9

1

Kompleks Hotel Homann

Jl. Asia-Afrika No.112

10

10

1

Gedung Keuangan Negara

Jl. Asia-Afrika No.114

11

11

1

Asia Africa Culture Centre (Majestic)

Jl. Braga No. 1

12

12

1

Kimia Farma (Apotik)

Jl. Braga No. 2-4-6

13

13

1

Kimia Farma (Ex. Aubon Marce)

Jl. Braga No. 5

14

14

1

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Jabar)/Ex. Denis

Jl. Braga No. 12

15

15

1

Dekranas Jabar

Jl. Braga No. 15-17

16

16

1

LKBN Antara

Jl. Braga No. 25

17

17

1

Gas Negara

Jl. Braga No. 38

18

18

1

Bank Indonesia      

Jl. Braga No. 108

19

19

1

Ex Insulide (Ex. Kantor Residen Priangan) Kelenteng

Jl. Braga No. 135                                 Jl. Cibadak 221 & 281

20

20

1

Sekolah Luar Biasa

Jl. Cicendo No.2

21

21

1

Rumah Toko (Ex Show-room Mobil)

Jl. Cicendo No. 12                           

22

22

1

Pabrik Kina

Jl. Cicendo/Pajajaran No. 25

23

23

1

Pusat Koperasi Karyawan PTPN VIII

Jl. Cikapundung Barat No. 1  

24

24

1

Pendopo & Ex. Rumah Bupati/Wali Kota 

Jl. Dalem Kaum No.1

25

25

 

Bioskop DIAN

Jl. Dalem Kaum No.58

26

26

1

SD Merdeka 5

Jl. Merdeka No.9

27

27

1

Gereja Katedral

Jl. Merdeka No.14

28

28

1

Polwiltabes

Jl. Merdeka No.16,18,20

29

29

1

Santa Angela

Jl. Merdeka No.24

30

30

1

YPK (Yayasan Pusat Kebudayaan)

Jl. Naripan No.7-9

31

31

1

Ruko

Jl. Naripan No. 137-145

32

32

1

Gedung Pakuan

Jl. Oto Iskandardinata No.1

33

33

1

Balai Besar PT KAI & Perpustakan Bawah Tanah

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1

34

34

1

Gedung Indonesia Menggugat

Jl. Perintis Kemerdekaan No.5

35

35

1

Kantor & Gudang-gudang persediaan PJKA

Jl. Sukabumi No. 20

36

36

1

Kantor Stasion Kereta Api

Jl. Stasiun No.

37

37

1

Stasiun Kereta Api

Jl. Stasiun Selatan No.25

38

38

1

Puskesmas Tamblong

Jl. Tamblong No.66

39

39

1

Gereja Bethel

Jl. Wastukancana No.1

40

40

1

Kantor Pemkot Bandung

Jl. Wastukancana No.2

41

41

1

SMKNegeri 1

Jl. Wastukancana No.3                

42

42

1

Toko De Zon (Koperasi Usaha Kecil)

Jl. Asia Afrika No. 39

43

43

1

Centre Point

Jl. Braga No. 117

44

44

1

Landmark

Jl. Braga No. 31

45

45

1

Ex Departemen Tenaga Kerja

Jl. Wastukancana No. 20

46

46

1

Gedung Perpustakaan Unpar

Jl. Aceh

47

47

1

Mesjid Cipaganti

Jl. Cipaganti

48

48

1

Gereja Baptis

Jl. Wastu Kencana No. 40-42

KAWASAN II (Kawasan Pecinan/Perdagangan)

49

1

2

Gereja Pasundan

Jl. Kebon Jati No.108

50

2

2

KOPKARKA (Koperasi Karyawan K.A.)

Jl. Kebon Jati  No. 132

51

3

2

Vihara Samudra Bhakti

Jl. Kelenteng No.10

52

4

2

SDN Moh. Toha

Jl. Mohamad. Toha No.22

53

5

2

HUBDAM III Siliwangi

Jl. Mohamad Toha No. 55 B.

KAWASAN III (Kawasan Pertahanan & Keamanan / Militer)

54

6

3

Kologdam (Ex. Jaarsbeurs)

Jl. Aceh No.50

55

7

3

Kompleks Kodam III Siliwangi

Jl. Aceh No.59

56

8

3

Makodiklat TNI

Jl. Aceh 69

57

9

3

SMP Negeri 7

Jl. Ambon No.23

58

10

3

Gereja St. Albanus

Jl. Banda No.26

59

11

3

Gedung Rumentang Siang

Jl. Baranang Siang No.1

60

12

3

SMU 3-5

Jl. Belitung No.8

61

13

3

Dir. Kesehatan Angkatan Darat

Jl. Gudang Selatan No.26-28-30

62

14

3

PRIMKOPAD DAM III Siliwangi

Jl. Gudang Utara No. 40

63

15

3