Delicious

Bandung Heritage

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

ShareThis

PERDA NO. 19 TAHUN 2009
Written by DR. Harastoeti DH.   
Wednesday, 16 December 2009 18:08

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
DI KOTA BANDUNG
 

Latar Belakang
     Disusunnya Peraturan Daerah ini diawali dari pengamatan lapangan bahwa banyak kawasan maupun bangunan yang memiliki nilai penting, terabaikan, bahkan tidak jarang yang dimusnahkan. Pengabaian terjadi karena berbagai hal; misalnya ketidak tahuan masyarakat (pemilik, pengelola, pengguna) bahwa bangunan yang dihuninya merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Ketidak tahuan tersebut disebabkan karena tidak tersosialisasikannya pemahaman dan pengertian mengenai kawasan dan bangunan cagar budaya secara baik kepada masyarakat. Demikian pula di pihak Pemerintah Kota, hal ini merupakan hal yang belum lumrah, masih banyak aparat Pemerintah Kota yang gamang dalam menangani permasalahan bangunan cagar budaya, karena memang aturan teknisnya belum ada.

     Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (sebelumnya Dinas Pariwisata) rupanya dengan jeli menangkap adanya peluang dalam melindungi aset budaya tersebut, melalui pemanfaatannya dalam bidang kepariwisataan. Dengan melestarikan bangunan cagar budaya dan memanfaatkannya untuk kebutuhan pariwisata, seperti ‘sekali tepuk dua lalat kena’, yaitu keharusan untuk melindungi dan memperpanjang umur aset budaya tercapai, pemanfaatannya untuk bidang pariwisata juga dapat berjalan dengan baik. Keuntungan lain dari pelestarian ini secara luas adalah penghematan. Dengan cara ini, bangunan didaur ulang (recycling), dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masa sekarang, tanpa mengeluarkan biaya yang besar seperti ketika membangun bangunan baru. Apalagi bangunan-bangunan cagar budaya, biasanya terletak di lokasi yang strategis. Sebagai contoh, dapat dilihat bangunan cagar budaya yang terletak di jalan Dago (Juanda) dan jalan Riau (Martadinata). Sebagian besar bangunan yang dipergunakan untuk factory outlet adalah bangunan lama yang fungsinya rumah tinggal. Ketika bangunan tersebut berubah fungsi, berubah pula fisiknya, ada yang masih terlihat karakter lamanya, ada yang hampir hilang, bahkan ada yang sudah hilang sama sekali, diganti dengan yang baru.

    Mahalnya membangun bangunan baru, apalagi di Negara berkembang (dan biasanya miskin) seperti Indonesia, konsep mendaur ulang  (recycling) bangunan mestinya merupakan upaya yang harus disebar luaskan agar masyarakat tidak terlalu boros dalam membuang uang hanya untuk memuaskan selera yang sebentar lagi juga akan berubah. Untuk tujuan itu maka diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kawasan dan bangunan cagar budaya, agar terjadi keseimbangan antara membangun yang baru sesuai jaman dengan pelestarian bangunan lama yang merupakan peninggalan sejarah budaya masyarakat.

Hak dan kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola
    Banyak keluhan yang dilontarkan oleh pemilik bangunan cagar budaya. Dengan statusnya sebagai bangunan yang telah terdaftar dalam list bangunan cagar budaya, nilai pasar lahan (dan bangunan) menjadi turun (bahkan turun sangat drastis) atau tidak ada yang mau membeli sama sekali, selama bangunan lamanya masih berdiri. Pembeli hanya mau membeli jika lahan tersebut sudah bersih dari bangunan cagar budaya. Tentunya hal seperti ini akan sangat merugikan pemilik yang betul-betul mengerti dan menghargai bangunan cagar budaya. Ini sungguh merupakan tantangan yang sangat berat; di satu sisi pemilik betul-betul membutuhkan uang, di sisi lain moralnya yang tinggi tidak mengizinkannya untuk melanggar aturan.

    Untuk mengatasi permasalahan seperti itu diperlukan sebuah win-win solution, dimana Pemerintah perlu bertindak sebagai regulator, yang betul-betul menjalankan regulasi secara tegas tanpa pilih bulu dan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas berupa kewenangan-kewenangan yang dapat meringankan beban pemilik. Fasilitas ini dapat bermacam-macam bentuknya, bisa berupa bantuan atau kompensasi bagi pemilik yang betul-betul taat, atau diberi keringanan berupa kemudahan perizinan atau transfer of development right ketika akan mengembangkan bangunannya. Tentunya tidak mungkin akan dapat memuaskan seratus persen untuk setiap pihak. Disinilah perlunya ketegasan Pemerintah dalam mengendalikan perkembangan kota dari kerakusan para pengembang yang orientasinya hanya pada profit. Merekapun perlu diperkenalkan pada kesantunan dalam membangun.

Komisi Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya
    Dapat dimengerti kesulitan Pemerintah dalam menangani permasalahan pelestarian cagar budaya ini, karena sifat dari penanganannya membutuhkan perhatian yang penuh terhadap setiap permasalahan satu persatu. Jarang ada kasus yang sama, terutama dalam hal perancangan bangunan konservasi, karena setiap arsitek pada dasarnya ingin mengeluarkan gagasan rancangan yang orisinil, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu penanganan perancangan bangunan konservasi pun membutuhkan pemikiran yang cermat.

    Di negara-negara maju, untuk menangani permasalahan pelestarian ini, Pemerintah dibantu oleh sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari orang-orang dari bermacam keahlian. Pemerintah DKI Jakarta dan juga Surabaya sudah melakukan hal yang sama, dimana dalam menghadapi permasalahan permohonan perizinan yang berkaitan dengan kawasan maupun bangunan konservasi, Pemerintah membentuk sebuah tim yang dapat memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah dalam mengeluarkan perizinan tersebut. Cara ini dapat meringankan beban Pemerintah karena semua keputusan yang dikeluarkan didukung oleh hasil argumentasi para pakar yang kuat.

    Melihat keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh DKI Jakarta, tidak ada salahnya jika kota Bandung mencoba menerapkan hal yang sama, sambil menyesuaikan dengan kondisi Bandung. Diusulkan agar Pemerintah Kota membentuk sebuah kelompok yang disebut Komisi, yang tugasnya mendampingi Pemerintah dalam menangani permasalahan pelestarian, yaitu Komisi Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya yang beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan cagar budaya, yaitu unsur Pemerintah Kota (instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata), unsur akademisi (perorangan yang mewakili bidang keilmuan arsitektur), perwakilan asosiasi profesi (perorangan yang mewakili bidang perancangan), perwakilan asosiasi pengembang (perorangan yang mewakili organisasi pengembang) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (perorangan yang mewakili organisasi yang bergerak di bidang cagar budaya).

Kriteria Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
    Mengingat bahwa kegiatan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya telah dilakukan jauh sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini, Bandung Heritage telah mencoba untuk melakukan studi mengenai kriteria yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam mencari, memilih dan menentukan kawasan maupun bangunan yang layak untuk (atau bahkan harus) dilestarikan. Setelah melalui argumentasi panjang, maka lahirlah kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu:
(1) Nilai Sejarah
Hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa atau sejarah politik (perjuangan), sejarah ilmu pengetahuan, sejarah budaya termasuk di dalamnya sejarah kawasan maupun bangunan (yang lekat dengan hati masyarakatnya), tokoh penting baik pada tingkat lokal (Bandung atau Jawa barat), nasional (Indonesia) maupun internasional;
(2) Nilai Arsitektur
Berkaitan dengan wajah bangunan (komposisi elemen-elemen dalam tatanan lingkungan) dan gaya tertentu (wakil dari periode gaya tertentu) serta keteknikan. Termasuk di dalam nilai arsitektur adalah fasad, layout dan bentuk bangunan, warna serta ornamen yang dimiliki oleh bangunan. Juga berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau menunjang ilmu pengetahuan, misalnya, bangunan yang dibangun dengan teknologi tertentu atau teknologi baru (termasuk di dalamnya penggunaan konstruksi dan material khusus). Bangunan yang merupakan perkembangan tipologi tertentu.
(3) nilai ilmu pengetahuan
Mencakup bangunan-bangunan yang memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya ITB, UPI, Museum Geologi.
(4) nilai sosial budaya (collective memory)
Berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan locusnya.
(5) umur
Berkaitan dengan umur kawasan atau bangunan cagar budaya. Umur yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya  50 tahun. Semakin tua bangunan, semakin tinggi nilai ke-‘tuaannya’.

 Penggolongan kawasan dan bangunan cagar budaya
    Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kawasan dan bangunan cagar budaya diklasifikasikan dalam beberapa kelas, yaitu kelas A (Utama), kelas B (Madya), dan kelas C (Pratama). Kelas A (Utama) yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 (empat) kriteria, kelas B (Madya) yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 (tiga) kriteria dan kelas C (Pratama) yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 (dua) kriteria. Kawasan dan bangunan cagar budaya ini digambarkan dalam peta kota dengan batas-batas yang jelas, dimana batas kawasan inti dan dimana batas kawasan pendukung misalnya. Posisi bangunan pun diterakan pada peta, terutama bangunan dengan kelas A (Utama).

    Penggolongan ini diperlukan untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan ketika muncul kebutuhan untuk mengembangkan kawasan atau bangunan konservasi dalam memenuhi kebutuhan masa kini. Prinsip-prinsip pemugaran disini meliputi keaslian bentuk, penggunaan bahan, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan hendaknya menggunakan prinsip ’sebanyak mungkin mempertahankan keaslian dan sesedikit mungkin melakukan perubahan’.

    Perlu difahami bahwa kegiatan pelestarian tidak dimaksudkan untuk menghambat perkembangan pembangunan seperti diperkirakan oleh kebanyakan orang, melainkan dilakukan untuk dapat menyeimbangkan perkembangan kota, dimana kebutuhan pembangunan baru harus tetap berjalan, dengan menghormati keberadaan bangunan cagar budaya. Disini dibutuhkan upaya pengendalian kawasan maupun bangunan cagar budaya agar sesuai dengan rencana kota, dan sebaliknya rencana kota pun harus menunjang pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya. Jadi pembangunan baru dan pelestarian dapat berjalan bersama-sama dalam keadaan saling menghormati.

Penetapan dan pemberian Tanda Kawasan dan Bangunan cagar Budaya
    Kegiatan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya belum memberikan pengaruh kuat terhadap persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa pelestarian bangunan hanyalah kegiatan segelintir masyarakat elitis saja, belum menjadi bagian kehidupan masyarakat pada umumnya. Bangunan cagar budaya lebih merupakan bangunan kuno yang tidak terawat dan merusak mata yang melihat dari pada sebagai aset budaya, warisan pendahulu yang perlu dirawat keberadaannya, untuk diteruskan pada generasi yang akan datang.
 Perlu ada upaya dalam mengubah pandangan seperti itu, seperti yang dialami oleh masyarakat Melaka. Penduduk telah paham benar manfaat dari pemberian status kotanya sebagai ’the Heritage city’. Terlihat imbasnya pada nilai bangunan yang berada di kawasan heritage, yang kemudian menanjak tajam menjadi lebih dari dua kali lipat dari harga sebelumnya, dengan kondisi bangunan yang sama (tanpa perbaikan yang signifikan). (lihat gambar)

Malaka   Kawasan heritage di Melaka.

 Kondisi ini terbalik dengan di Indonesia (Bandung). Status bangunan cagar budaya bukannya menaikkan harga tanah, malah sebaliknya menjadi turun. Pembeli (biasanya pengembang yang akan mengubah fungsi hunian menjadi komersial), tidak mau disalahkan membongkar bangunan cagar budaya. Pembeli lebih baik membeli tanah yang sudah bersih dari bangunan cagar budaya, karena ketidak mampuan mereka dalam membangun dengan konstrain cagar budaya. Padahal di negara-negara lain, pembangunan dengan kendala cagar budaya sudah umum dilakukan. Contoh yang paling baik adalah museum Louvre di Perancis yang dibangun oleh arsitek Cina terkenal I.M. Pei. Orang terkagum-kagum dengan rancangan yang sangat avant garde tersebut, yang diletakkan dipusat bangunan bersejarah tanpa mengganggu lingkungan bersejarah di sekitarnya.

Louvre di Perancis Louvre di Perancis

Penghargaan
Memang perlu waktu untuk sampai pada kondisi yang demikian. Namun jika tidak dimulai dari sekarang, maka kondisi seperti itu tidak akan pernah datang. Oleh karena itu alangkah baiknya jika Pemerintah mulai memikirkan untuk membuat rencana pemberian penghargaan kepada pemilik, arsitek maupun pemborong yang telah melakukan pelestarian dengan baik. Secara psikologis hal ini akan memberikan rasa bangga sebagai warga kota yang berbudaya, yang menghargai peninggalan pendahulunya, walau tidak memberikan keuntungan secara ekonomis. Semua orang membutuhkan uang, tetapi tidak semua hal dapat dihitung dengan rupiah. Kebanggaan menjadi warga yang berbudaya adalah salah satu hal yang perlu digembor-gemborkan kepada masyarakat. Terima kasih.

================

Penulis adalah Ketua Bandung Heritage Society ... Tulisan diatas Disampaikan pada Sosdialisasi dan Publikasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung tgl 15 Desember 2009 di Bandung.

Last Updated on Wednesday, 16 December 2009 18:11
 
Templates by Joomla2u.